TANJUNG REDEB, DESKRIPSI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penandatanganan Piagam Pengawasan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta Rakor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digelar di Ruang Rapat Bapelitbang, Tanjung Redeb, Kamis (4/9/2025).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang menegaskan bahwa komitmen terhadap integritas birokrasi bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata di seluruh lini pemerintahan.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus mengedepankan keadilan, keberpihakan kepada rakyat, serta menciptakan iklim birokrasi yang sehat dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Sri.
Menurutnya, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari integritas moral dan akuntabilitas kinerja aparatur. Ia menilai peningkatan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi indikator positif bahwa semangat reformasi birokrasi di Berau terus bergerak ke arah yang lebih baik.
“Hasil SPI 2024 menunjukkan perbaikan signifikan. Secara nasional, skor rata-rata mencapai 71,53, naik dari 70,97 pada 2023. Sementara Kabupaten Berau berhasil mencatat skor 72,52, meningkat dari 69,68 tahun sebelumnya,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar peningkatan tersebut tidak membuat jajarannya berpuas diri. “Kita harus lebih serius lagi agar tata kelola pembangunan semakin akuntabel dan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Selain SPI, Pemkab Berau juga mencatat capaian menggembirakan dalam penilaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) yang menjadi indikator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah.
Hingga 2 September 2025, Berau menempati peringkat pertama di Kalimantan Timur dengan nilai verifikasi 33,90, sekaligus berada di peringkat ke-51 secara nasional dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Capaian ini patut kita syukuri, karena merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah. Namun, jangan sampai kita lengah. Target kita tahun ini, setiap area kerja bisa mencapai minimal 95 persen,” ujarnya tegas.
Sri menekankan bahwa keberhasilan penguatan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga seluruh perangkat daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ia meminta agar tindak lanjut atas rekomendasi KPK tidak dijadikan formalitas laporan, melainkan benar-benar dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun budaya integritas di setiap lini, sejalan dengan nilai ASN Berakhlak. Partisipasi publik juga penting dalam mengawal jalannya pemerintahan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sri juga mengingatkan seluruh ASN dan pejabat publik untuk menjaga kerendahan hati, empati, serta menjauhkan diri dari gaya hidup berlebihan.
“Kita ini pelayan publik. Jangan flexing harta kekayaan, jangan abai terhadap kritik masyarakat. Tunjukkan kinerja dan prestasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Berau tercinta,” tutupnya.
Langkah strategis melalui SPI dan MCSP 2025 ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi, sekaligus memperkuat fondasi menuju pemerintahan daerah yang responsif dan dipercaya masyarakat.(adv/ram)
Komentar