DESKRIPSI.ID, TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan pentingnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra strategis pemerintah kampung dalam memperkuat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Ia mengingatkan, LPM bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi ujung tombak yang memastikan aspirasi warga benar-benar terakomodasi dalam program pembangunan kampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Gamalis dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau.
“LPM memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah kampung — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Namun, fungsi pengawasannya bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan program berjalan sesuai hasil musyawarah dan kebutuhan masyarakat,” jelas Gamalis.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan LPM harus bersifat konstruktif dan membangun kepercayaan publik, bukan menimbulkan gesekan dengan pemerintah kampung. Ia mengingatkan agar pengalaman konflik antara LPM dan aparat kampung di beberapa wilayah tidak kembali terjadi.
“Kalau hubungan antara LPM dan kepala kampung renggang, masyarakat yang akan dirugikan. Pembangunan pun pasti tersendat. Karena itu, kuncinya adalah sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gamalis menjelaskan bahwa LPM merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bersama empat lembaga lainnya, yakni RT, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Kelima lembaga ini, kata dia, harus berfungsi sebagai mitra aktif pemerintah kampung dalam menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Meski anggaran operasional LPM saat ini masih terbatas — hanya sekitar Rp5 juta per tahun, Gamalis mendorong agar pengurus tidak bergantung sepenuhnya pada dana tersebut. Ia menilai LPM harus mampu mengembangkan kreativitas dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta, BUMDes, maupun perusahaan sekitar.
Sebagai contoh, ia menyinggung LPM Kampung Gunung Panjang yang sukses menggerakkan masyarakat melalui program pengelolaan sampah dan membangun kerja sama produktif dengan perusahaan lokal.
“LPM bisa bergerak di semua bidang sesuai potensi wilayahnya masing-masing. Yang penting tetap fokus pada pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Gamalis juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar pengurus LPM dapat bekerja terarah dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.
“Orang mau bekerja harus tahu tupoksinya. Kalau tidak, bisa salah langkah dan malah menimbulkan permusuhan. LPM harus benar-benar memahami perannya sebagai mitra kepala kampung untuk membangun bersama,” pungkasnya. (adv/ram)
Komentar