DESKRIPSI.ID – Dalam rangkaian Munas II Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Aspeksindo), Jumat (8/10/2021), Gubernur Kalimantan Utara Drs H Zainal A. Paliwang SH, M.Hum memberikan paparan mengenai masalah yang dihadapi di wilayah perairan Indonesia.
Menurut Gubernur, masalah perairan yang kerap menjadi pembahasan adalah terkait perbatasan negara, hilangnya pulau-pulau kecil dan perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan.
Dikatakan, potensi sumber daya alam bawah laut, terutama di perbatasan, saat ini, menjadi incaran negara-negara maju dengan berbagai macam strategi. Seperti pelanggaran yang dilakukan nelayan asing di laut Natuna utara.
“Hal ini perlu diatasi pemerintah serta partisipasi masyarakat untuk mencapai Indonesia yang utuh dan berdaulat, sebagai negara maritim di mata internasional,” kata Gubernur.
Gubernur memberi contoh di Kaltara, dimana secara umum karakter wilayah perbatasan di Kaltara terbagi dua, yakni perbatasan pedalaman dan pesisir. Keduanya, kata Gubernur, memiliki cara penanganan yang berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi riil, yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara.
“Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemprov Kaltara dalam menghindari kerugian negara, serta menguatkan tekad sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.
Dibeberkan juga, ada beberapa penanganan yang menjadi solusi untuk memecahkan persoalan di perbatasan. Dari sisi geografis, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pembangunan pulau-pulau terluar dapat berfungsi ganda. Yakni sebagai fungsi pertahanan dan keamanan seperti dari praktik penyelundupan senjata, barang-barang ilegal, narkoba, dan pencurian hasil laut.
Sedangkan dari sisi ekonomi, berupa peluang untuk dikembangkan sebagai wilayah potensial yang berbasis industri sumber daya. Misalnya, industri perikanan, pariwisata bahari, dan industri.
Selanjutnya, dari fungsi ekologi seperti pengatur iklim global. Kaltara sendiri memiliki Taman Nasional Kayan Menyatang yang menjadi paru-paru dunia, dengan luas jutaan hektare. Jika dikelola dengan maksimal, kata Gubernur, akan menjadi sumber energi alternatif dan sistem penunjang lainnya.
“Karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pengamanan yang baik. Terlebih melihat posisi strategis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan samudra,” ujarnya.
Karena itu, melalui Munas II Aspeksindo, Gubernur berharap komitmen Aspeksindo, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir Indonesia. Khususnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (**)
Sumber: Biro Adpim
Komentar