TANJUNG REDEB, DESKRIPSI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah menunggu kepastian terkait besaran penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun mendatang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Di tengah munculnya isu bahwa pemangkasan anggaran di seluruh Indonesia bisa mencapai 75 persen, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa daerahnya berharap pengurangan tersebut hanya berada pada kisaran 30 persen, sebagaimana informasi awal yang diterima pemerintah daerah.
Menurut Sri Juniarsih, kabar itu menjadi harapan positif bagi Berau yang selama ini mengandalkan pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA). Dengan kontribusi besar dari pertambangan dan kehutanan terhadap penerimaan negara, ia menilai daerah-daerah di Kalimantan Timur, termasuk Berau, memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas anggaran agar pembangunan tidak melambat secara drastis.
“Informasi yang kami dengarkan memang ada pengurangan yang cukup besar untuk daerah seluruh Indonesia. Namun, informasi yang kami terima untuk Kabupaten Berau, pemangkasan diharapkan tidak sampai 75 persen, tapi sekitar 30 persen,” ungkapnya saat ditemui awak media, Selasa (14/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Juniarsih setelah sejumlah pemerintah daerah mengungkapkan kekhawatiran serupa terkait penyesuaian anggaran nasional.
Bupati menegaskan bahwa jika pemangkasan benar berada pada kisaran 30 persen, maka hal itu masih memungkinkan pemerintah daerah mempertahankan sejumlah program prioritas.
Ia menyebutkan bahwa daerah-daerah di Kalimantan Timur turut berharap kabar serupa, karena sebagian besar memiliki karakteristik fiskal yang mirip dengan Berau—mengandalkan sektor ekstraktif sebagai penopang APBD.
“Maka hal itu adalah kabar baik bagi daerah kita. Hal ini juga berlaku bagi daerah-daerah di Kaltim yang memiliki sumber daya alam,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran yang tidak dipangkas terlalu drastis akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pelayanan dasar serta proyek pembangunan strategis.
Meski demikian, Sri Juniarsih menekankan bahwa besaran pasti APBD setelah penyesuaian belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah masih perlu melakukan perhitungan mendalam bersama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dua instansi tersebut akan menentukan posisi fiskal terbaru Berau berdasarkan keputusan final dari pemerintah pusat.
“Untuk besaran pasti APBD-nya akan kembali kita hitung, karena kewenangannya ada di Bapelitbang dan BPKAD yang akan menghitungnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyesuaian anggaran berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi daerah.
Lebih jauh, Sri Juniarsih menegaskan komitmen Pemkab Berau untuk menjaga keberlanjutan program-program prioritas. Dalam situasi penyesuaian anggaran, Pemkab akan melakukan penyusunan ulang skala prioritas agar sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap mendapat alokasi yang memadai.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami akan berupaya agar program prioritas tetap berjalan. Penyesuaian anggaran tentu akan dilakukan dengan bijak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin penyesuaian anggaran menjadi alasan terhambatnya proyek-proyek yang telah direncanakan untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Selain itu, Pemkab Berau disebutkan akan memperkuat koordinasi internal untuk mengantisipasi dampak penyesuaian anggaran. Evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah, optimalisasi pendapatan, serta efisiensi pengelolaan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi fokus utama untuk menghadapi segala kemungkinan.
Sri Juniarsih juga berharap pendekatan tersebut dapat menjaga ketahanan fiskal daerah, meskipun berada dalam situasi ketidakpastian anggaran.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Berau menargetkan agar sektor layanan dasar dan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi. Pemerintah daerah juga meyakini bahwa dengan perencanaan yang matang, Berau akan mampu melewati penyesuaian anggaran tanpa mengurangi kualitas pembangunan yang sedang berjalan. (adv/ram)
Komentar