TANJUNG REDEB, DESKRIPSI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Sosial melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan DTSEN dalam Mendukung Sinergitas Penanganan PPKS di Wilayah Kabupaten Berau.” Kegiatan digelar pada Selasa (21/10/2025) di Aula Bapelitbang Berau, Jalan Apt. Pranoto, Tanjung Redeb.
Rakor dihadiri jajaran perangkat daerah, camat, perwakilan kampung dan kelurahan, serta lembaga sosial masyarakat. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sekaligus memastikan bahwa seluruh program sosial di Kabupaten Berau berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan tepat sasaran.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) merupakan fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program sosial. Ia menilai pengelolaan data yang kuat akan menentukan efektivitas intervensi pemerintah dalam menekan kerentanan sosial.
“DTSEN adalah instrumen penting dalam memastikan kebijakan dan program sosial kita tepat sasaran,” ujarnya.
Sri menjelaskan bahwa data yang akurat dan terverifikasi menjadi dasar untuk penyaluran bantuan sosial, pemberian intervensi kepada masyarakat rentan, hingga penyusunan pembangunan sosial berbasis bukti.
“Data yang akurat dan terverifikasi akan menjadi dasar kuat dalam menyalurkan bantuan sosial, memberikan intervensi kepada masyarakat rentan, serta merancang pembangunan sosial berbasis bukti di lapangan,” tambahnya.
Menurut Sri, pengelolaan data kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan secara parsial. Keterlibatan banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, kampung, kelurahan, lembaga sosial masyarakat, hingga sektor swasta dibutuhkan agar penanganan PPKS berjalan optimal dan terukur.
“Penanganan PPKS bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi tanggung jawab moral dan sosial kita bersama,” tegasnya.
Ia juga meminta kampung dan kelurahan untuk aktif memperbarui data secara berkala melalui mekanisme DTSEN. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mencegah tumpang tindih bantuan serta memastikan setiap intervensi mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Data yang akurat akan meminimalisir kesalahan sasaran dan menjamin efektivitas penyaluran bantuan. Kita ingin setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Sri.
Penguatan Program Penanggulangan Kemiskinan
Sri Juniarsih juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan dan peningkatan taraf hidup masyarakat rentan. Ia meminta Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan OPD teknis serta organisasi sosial.
“OPD teknis juga harus terus melaksanakan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bibit dan pupuk pertanian, serta pengembangan ekonomi kreatif,” bebernya.
Ia menambahkan bahwa Rakor Kesejahteraan Sosial 2025 menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, arah kebijakan, serta strategi dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Berau.
“Kegiatan ini menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih fokus dan berbasis data akurat, agar penanganannya bisa efektif dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv/ram)
Komentar