TANJUNG REDEB, DESKRIPSI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat ketertiban dan kualitas tata kelola keuangan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta efisien dalam mendukung pembangunan daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa meskipun berbagai kemajuan telah diraih, masih terdapat sejumlah catatan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masukan DPRD Berau yang harus segera dibenahi.
Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.
“Memang masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama soal kepatuhan dan pengawasan internal,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui langkah konkret dan terukur. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas instansi agar pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah semakin tertib dan tepat waktu.
“Masukan dari BPK dan DPRD sangat kami apresiasi. Itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.
Pemkab Berau kembali menegaskan tekadnya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir.
Sri Juniarsih menjelaskan bahwa opini WTP bukan hanya sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa keuangan daerah dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“WTP bukan hanya soal predikat, tapi bukti bahwa keuangan daerah dikelola secara bertanggung jawab,” tuturnya.
Untuk memperkuat hal tersebut, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Peningkatan kompetensi pegawai dinilai penting untuk mengurangi potensi kesalahan administrasi sekaligus mempercepat penyelesaian laporan keuangan.
“SDM menjadi kunci agar sistem keuangan berjalan baik. Kami dorong peningkatan kompetensi aparatur di semua level,” kata Sri.
Bupati Sri juga menekankan pentingnya sinergi antara BPK sebagai auditor eksternal, DPRD sebagai pengawas kebijakan, serta seluruh OPD sebagai pelaksana teknis. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antar lembaga akan memperkuat integritas sistem keuangan dan meminimalkan temuan di tahun-tahun mendatang.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, saya yakin sistem pengelolaan keuangan kita akan semakin baik dan temuan bisa diminimalkan,” tegasnya.
Dengan langkah pembenahan yang berkelanjutan, Pemkab Berau optimistis mampu mempertahankan opini WTP pada periode mendatang sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (adv/ram)
Komentar