DESKRIPSI.ID – TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Kukar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar Edi Damansyah dalam acara yang digelar di Auditorium Nusantara BPK Kaltim di Samarinda, Jumat (23/5/2025).
Edi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh BPK RI. Ia menilai opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
“Capaian ini menjadi penyemangat bagi Pemkab Kukar untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran,” katanya.
Meski demikian, BPK Kaltim mengingatkan bahwa opini WTP bukan jaminan bebas dari kesalahan. Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menekankan bahwa temuan tetap harus ditindaklanjuti dan pengawasan internal diperkuat.
“Tahun ini masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Suharyanto juga menggarisbawahi pentingnya sikap tanggap terhadap potensi fraud dan ketidaksesuaian administrasi yang mungkin muncul di masa mendatang.
“Opini ini hendaknya dimaknai sebagai tanggung jawab, bukan sekadar prestasi,” tegasnya.
Pemerintah Kukar menyatakan siap untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi menjaga kredibilitas laporan keuangan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pencapaian ini, Kukar semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. (*)
Komentar