DESKRIPSI.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr H Suriansyah mengungkapkan, kemiskinan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kaltara. Di mana persentase penduduk miskin pada Maret lalu, berada pada angka 6,77 persen.
Menurutnya, Kaltara tetap harus berjuang menurunkan angka kemiskinan tersebut. “Meskipun masih di bawah persentase nasional 9,54%, kita (Kaltara) masih harus berjuang untuk menurunkan angka tersebut,” kata Suriansyah pada rapat koordinasi Konvergensi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Senin (10/10/2022).
Ia menjelaskan, beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah, di antaranya adalah pengalokasian anggaran Rp 400,46 miliar, yang telah tersebar di 15 organisasi perangkat daerah.
“Tentu kita mengharapkan melalui program-program tersebut kita dapat terus menurunkan angka kemiskinan di Kaltara,” imbuhnya.
Selain itu, dalam rangka penurunan stunting, berdasarkan data prevalensi yang di keluargkan SSGI, Kaltara pada 2022 ini, sebesar 27,5 persen. Apabila mengacu pada target prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen, maka target Kaltara pada 2024 mendatang yaitu 15,04 persen.
“Untuk itu, perlu gerakan yang luar biasa baik dari program dan kegiatan, hingga pada aspek pendanaan untuk melakukan intervensi menyeluruh pada aspek sensitif, berupa pemenuhan akses air bersih, sanitasi,pembangunan kawasan lingkungan, perumahan layak huni, penanggulangan kemiskinan dan pendidikan/pemahaman tentang kesehatan. khsusunya konteks pencegahan risiko stunting,” terangnya.
Suriansyah berharap ada keseriusan bersama untuk menyinergikan program-program penanggulangan kemiskinan serta penurunan stunting. Ia mengajak untuk berkomitmen dalam penanganan kemiskinan dan penurunan angka stunting, agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.
“Saya harapkan rakor ini bisa mendapatkan rekomendasi sehingga anggaran-anggaran kita yang ada di OPD provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dari BKKBN bisa bersinergi. Sebenarnya, kita sudah ada by name by address, tinggal sasaran kita apakah program di OPD sudah sesuai atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengajak kabupaten/kota, bahkan instansi vertikal untuk menggunakan produk dan pangan lokal sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan, dan berdampak pada penurunan angka stunting. (dkisp)
Komentar