DESKRIPSI.ID, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang memfokuskan pembahasan pada isu pemuda, disabilitas, anak, perempuan, dan kebudayaan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kukar pada Senin (5/5/2025) ini dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto.
Dafip menegaskan bahwa kelompok-kelompok rentan dan strategis seperti pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pelaku budaya harus mendapat perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan.
“Musrenbang Tematik ini adalah upaya untuk memastikan bahwa suara kelompok yang selama ini kurang terdengar bisa terakomodasi secara nyata dalam rencana pembangunan kita,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam Musrenbang Tematik ini merupakan implementasi dari prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sebagaimana tercantum dalam RPJPD 2025–2045.
“Ini adalah bentuk pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berbasis angka, tapi juga berpihak pada keadilan sosial,” tambahnya.
Dafip berharap forum ini menjadi ruang strategis untuk menggali gagasan, menyerap aspirasi langsung dari lapangan, serta menyusun program yang aplikatif dan dapat dieksekusi oleh setiap OPD.
Menurut Dafip, hasil dari Musrenbang Tematik ini akan diintegrasikan dalam rencana kerja OPD agar tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif.
“Kita butuh keberanian untuk keluar dari kebiasaan perencanaan yang hanya administratif. Harus ada semangat transformasi agar pembangunan inklusif ini nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia mengapresiasi partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, mulai dari OPD, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil yang hadir dalam forum tersebut. “Sinergi inilah yang menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” katanya.
5Dafip menutup sambutannya dengan harapan agar hasil Musrenbang ini dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih responsif dan adil, terutama bagi kelompok yang selama ini belum mendapat perhatian proporsional. (*)
Komentar