DESKRIPSI.ID – Meski capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Kabupaten Berau, turun, tapi secara nilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di tahun 2023 berupaya meningkatkannya, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Untuk diketahui, pada 2022 berada di posisi ke 10 kabupaten/kota. Namun, 2021 sebesar 52 persen atau di posisi 9 dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Peningkatan nilai terjadi sebesar 4,95 persen dari tahun 2021. Hal itu dikarenakan kabupaten/kota lain mengalami peningkatan capaian yang signifikan.
Bupati Berau Sri Juniarsih, menyatakan siap untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Pihaknya, berkomitmen anti korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Melakukan pengelolaan keuangan yang tertib berdasar perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Serta melaksanakan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi serta bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Agar terwujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Lanjutnya, dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Hingga menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan.
Disebutkannya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Berau mengikuti rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Berau, untuk meningkatkan progres dengan memenuhi 8 area Monitoring Centre for Prevention (MCP). Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“Delapan area itu terdiri dari 30 indikator dan 63 sub indikator yang harus dipenuhi agar dapat memberikan hasil yang optimal,” sebutnya, Selasa (28/3).
Kedelapan area MCP tersebut, akan ditindaklanjuti secara optimal sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap trisula strategi pemberantasan korupsi yang diusung KPK yakni, memberantas korupsi dengan upaya pendidikan, pencegahan dan penindakan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap MCP Pemkab Berau, telah melakukan beberapa aksi yakni, memaksimalkan pelayanan publik salah satunya lewat perizinan yang mencapai 90,76 persen pada 2022. Sosialisasi anti korupsi melalui tenaga pendidik. Tahun ini juga Inspektorat Berau, bekerja sama dengan BPKP mengadakan diklat manajemen risiko yang akan diikui 34 perangkat daerah.
“Kami juga melakukan lelang jabatan untuk menyaring pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja,” imbuhnya.
Ia berharap capaian MCP Kabupaten Berau tahun ini dapat meningkat. Indikasi korupsi pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Berau dapat dicegah sedinu mungkin. Sehingga, selaras dengan salah satu misi Kabupaten Berau. Yakni meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
“Kepada semua unsur yang terlibat dalam jaringan pencegahan korupsi melalui MCP dapat menindaklanjuti evaluasi KPK seoptimal mungkin sebagai bentuk nyata yang kooperatif dari semua unsur yang terkait,” tutupnya. (advertorial/rie)
Komentar