TANJUNG REDEB, DESKRIPSI.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah berdampak pada tertundanya pemberian insentif tambahan bagi guru di Kabupaten Berau.
Meski demikian, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Sri menjelaskan, keterlambatan pemberian insentif bukan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap guru, melainkan akibat penyesuaian kebijakan anggaran nasional yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Kita akan melihat regulasi yang ada. Tentu apa yang menjadi aturan pemerintah pusat akan kita laksanakan. Tapi ketika guru mengalami hambatan terkait masalah insentif ini, kita akan coba carikan jalan keluarnya sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan insentif tambahan bagi guru karena aturan tersebut mengacu pada regulasi pemerintah pusat. Namun, Sri memastikan Pemkab Berau akan terus mencari solusi terbaik agar tenaga pendidik tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak.
“Memang untuk sementara belum bisa diberikan karena efisiensi anggaran. Tetapi ke depan, ketika situasi sudah normal, akan kita kembalikan secara bertahap,” ujarnya.
Sri menegaskan, meski terjadi penundaan insentif, hal itu tidak mengubah pandangan pemerintah daerah terhadap peran guru.
“Guru bukan beban, justru mereka adalah sumber daya penting dalam membangun kualitas manusia di masa depan,” tegasnya.
Ia menilai, guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda. Oleh sebab itu, Pemkab Berau tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program peningkatan mutu pendidikan, termasuk pelatihan dan penguatan kapasitas tenaga pendidik.
Lebih lanjut, Sri menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelaksanaan program strategis di sektor pendidikan. Menurutnya, berbagai upaya akan terus dijalankan untuk memastikan layanan pendidikan berjalan optimal, meski terdapat keterbatasan pada sisi pembiayaan.
“Kami ingin memastikan bahwa meskipun ada kendala insentif, pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” tutupnya. (adv/ram)
Komentar