DESKRIPSI.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), menandatangani kerja sama tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, Senin (4/10).
Menurut Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, penandatanganan kerja sama ini, sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltara mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.
“Langkah Kaltara menuju pembangunan berwawasan lingkungan, telah dirintis sejak awal berdiri,” kata Gubernur.
Menurutnya, Kaltara telah berperan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang telah digaungkan pula dalam berbagai forum internasional. Dan, Kaltara sendiri menetapkan target untuk menurunkan emisi sebesar 33 persen dari skenario business-as-usual hingga 2030 mendatang.
Komitmen Kaltara terhadap pembangunan hijau, lanjutnya, juga diawali sejak bergabung sebagai anggota aktif Governor Taskforce on Climate and Forest (GCF) pada 2016 lalu.
Keterlibatan itu, mendorong upaya pembangunan rendah emisi dan pengurangan emisi dari perubahan tata guna lahan. Ia juga menyebut, Kaltara pun telah memiliki kebijakan TAPE atau Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi. Karena menurut Gubernur, strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan amat penting. Mengingat, Kaltara kaya sumber daya alam.
Memiliki luas 7,5 juta hektare, 90 persen wilayah Kaltara merupakan kawasan hutan, yang mencakup kawasan Heart of Borneo atau paru-paru dunia seluas 5,13 juta hektare.
Di bagian hulu, terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,3 juta hektare. Yang termasuk taman nasional terluas di Indonesia. Kaltara juga memiliki ekosistem mangrove dan gambut di kawasan pesisir pantai.
Jika dikelola dengan tepat, kekayaan sumber daya alam Kaltara memberi potensi pengembangan sektor energi, pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, bioenergi, perikanan dan kelautan, pertanian, serta perkebunan.
Hal ini pun tercakup di dalam 10 program prioritas Pemerintah Provinsi, yakni ketahanan pangan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, kawasan industri dan pelabuhan internasional, konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman, infrastruktur, pembangunan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, bantuan usaha hingga perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan ketua RT.
“Pengembangan ekonomi berbasis konservasi menjadi strategi yang tak bisa ditawar dalam pembangunan dewasa ini, sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini pun menjadi salah satu kunci meningkatkan ketahanan pangan lokal dan membangun pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai akselerator pembangunan,” kata Dewan Pengawas YKAN, Sarwono Kusumaatmadja.
Kerja sama ini menjadi babak baru dalam upaya konservasi di Pulau Kalimantan, yang telah dirintis YKAN sejak 2001 bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sejak 2019, YKAN aktif memberikan dukungan pada program Pemprov Kaltara, terutama terkait GCF, mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dengan penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta pengembangan skema perhutanan sosial.
“Penandatanganan ini menjadi penegasan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara, yang tahun ini mengalami pergantian kepemimpinan, untuk mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dengan dukungan YKAN, yang sebelumnya telah dilakukan pada September 2020,” ujar Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto.
”Bersama dengan pemerintah Kalimantan Utara, YKAN menjalankan upaya konservasi melalui pengelolaan sumber daya berkelanjutan, penguatan perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kapasitas, kelembagaan, dan sumber daya manusia,” lanjutnya. (**)
Sumber: Biro Adpim
Komentar