JAKARTA, DESKRIPSI.ID – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menghadiri pertemuan terbatas yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Dalam forum tersebut, Sri Juniarsih hadir selaku Koordinator Wilayah Apkasi Kalimantan Timur, mewakili kepala daerah di Kaltim untuk menyuarakan beragam persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, ini membahas berbagai tantangan strategis pemerintah daerah, mulai dari kemandirian fiskal, penguatan kapasitas keuangan daerah, hingga kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih perlu sinkronisasi kebijakan.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya daerah terus berinovasi untuk menciptakan kapasitas fiskal yang mandiri dan berkelanjutan.
Ia menyoroti fakta bahwa hanya sebagian kecil daerah di Indonesia yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar daripada dana transfer pusat, menandakan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan di tingkat lokal.
“Pemerintah daerah bisa mengoptimalkan keberadaan perusahaan milik daerah dalam mengelola potensi yang ada, agar menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan,” ujarnya.
Menurut Rifqinizamy, upaya menuju “merdeka fiskal” harus dilakukan melalui strategi konkret dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Daerah diharapkan mampu membiayai sebagian besar kebutuhan belanjanya melalui PAD, sehingga dapat memperkuat posisi dalam jejaring ekonomi nasional.
Kemandirian fiskal juga diyakini akan mempercepat realisasi berbagai program prioritas yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain isu fiskal, pertemuan tersebut turut menyinggung implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PPI-XXII/2024, yang memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan pemerintahan daerah.
Para kepala daerah yang hadir menyampaikan pandangan dan harapan agar pemerintah pusat bersama DPR RI dapat memberikan kejelasan dan pendampingan hukum yang memadai terkait implementasi putusan tersebut di lapangan.
Usai mengikuti pertemuan, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa banyak hal penting yang menjadi catatan bersama untuk ditindaklanjuti oleh Apkasi.
Bupati menyebut, sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Apa yang menjadi masukan dari para kepala daerah dan arahan dari Ketua Komisi II DPR RI tentu menjadi harapan kita semua, agar tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ujarnya.
Sri Juniarsih juga menegaskan, sebagai Koordinator Wilayah Apkasi Kalimantan Timur, dirinya berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah-daerah di Kaltim, agar mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, baik di sektor migas, kehutanan, perikanan, maupun pariwisata.
Dengan adanya pertemuan ini, Apkasi berharap rekomendasi dan aspirasi dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan DPR RI dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada daerah. (adv/ram)
Komentar