TANJUNG REDEB, DESKRIPSI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan pentingnya percepatan penyerapan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran 2025.
Langkah ini diyakini menjadi kunci kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan, percepatan realisasi anggaran kampung harus dilakukan agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. Selain itu, penyerapan anggaran yang cepat juga membantu menjaga perputaran ekonomi di daerah.
“Distribusi anggaran kampung dilakukan secara bertahap, dan pemerintah daerah terus mendorong percepatan pencairan tahap berikutnya agar kegiatan pembangunan di kampung tidak terhambat,” tegas Sri, Jumat (10/10/2025).
Berdasarkan data terbaru per 8 Oktober 2025, sebanyak 100 kampung di Berau telah menerima ADD tahap pertama, sementara penyaluran tahap kedua masih dalam proses. Di sisi lain, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah juga sudah disalurkan ke 85 kampung, sedangkan 15 kampung lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi.
Sri juga membeberkan perkembangan penyaluran sejumlah anggaran tambahan seperti Dana RT, Dana PKK, Dana LPM, dan Dana Karang Taruna. Berdasarkan data DPMK Berau, Dana RT telah diterima oleh 93 kampung, Dana PKK oleh 77 kampung, Dana LPM oleh 91 kampung, dan Dana Karang Taruna oleh 89 kampung.
Menurutnya, percepatan penyerapan dana bukan hanya persoalan teknis atau administrasi, tetapi juga bukti tanggung jawab moral dan akuntabilitas pemerintah kampung kepada masyarakat.
“Akuntabilitas pemerintahan kampung sejatinya adalah jantung dalam demokrasi kampung. Membangun kampung itu tidak mudah, butuh integritas, kebijaksanaan, dan kesadaran bersama untuk mengelola keuangan secara transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati perempuan pertama di Berau itu menambahkan, pihaknya ingin agar pemerintah kampung benar-benar memahami pentingnya perencanaan keuangan yang matang.
Ia menekankan agar kepala kampung dan aparatnya menjaga kepercayaan publik dengan bekerja profesional serta mengedepankan transparansi.
“Setiap rupiah dari dana desa harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah kampung harus bijak dalam menentukan prioritas pembangunan,” imbuh Sri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa sebagian besar kampung telah menyelesaikan pencairan Dana Desa (DD) dan ADK tahap pertama. Namun, beberapa kampung masih menunggu verifikasi laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
“Kami dorong agar prosesnya cepat selesai karena waktu efektif tinggal dua bulan lagi. Ada beberapa kampung yang masih melengkapi laporan administrasi, tapi secara umum berjalan baik,” ungkap Tenteram.
Ia menyebut, faktor utama keterlambatan berasal dari laporan keuangan yang belum rampung, padatnya kegiatan lapangan, serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kampung. Namun, pihaknya optimistis seluruh target penyaluran akan tuntas sebelum akhir tahun.
“Kalau laporan sebelumnya belum tuntas, otomatis pencairan tahap berikutnya belum bisa dilakukan. Tapi Insyaallah semua bisa terealisasi tepat waktu,” paparnya.
Selain itu, Tenteram juga menyoroti meningkatnya jumlah dan ragam sumber dana yang dikelola pemerintah kampung. Selain DD dan ADK, kini kampung juga menerima dana bagi hasil serta dana karbon dari program lingkungan.
“Dana yang masuk ke kampung sekarang cukup besar dan bervariasi, tapi aparat kampung kita jumlahnya terbatas. Karena itu kami terus dorong peningkatan kapasitas mereka, supaya bisa memahami aturan dan teknis pengelolaan keuangan dengan benar,” jelasnya.
Ia menambahkan, tahun ini pembagian Dana Desa dilakukan dengan skema 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen di tahap kedua, sedangkan untuk ADK berlaku sebaliknya.
“Untuk tahun depan, kami sedang pertimbangkan agar semuanya disamakan menjadi 60 persen di awal tahun supaya kegiatan di kampung bisa langsung berjalan sejak awal,” kuncinya. (adv/ram)
Komentar